Pertamina Utamakan Kepentingan Nasional dalam Pendistribusian BBM Bersubsidi

JAKARTA, 26 November 2012 – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,9% pada 2012 atau meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 6,4%. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara sangat erat kaitannya dengan pasokan energi, terutama bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, daya beli masyarakat terdongkrak, volume kendaraan dipastikan juga ikut terkerek, yang pada akhirnya juga menyebabkan peningkatan konsumsi BBM, terutama Premium dan Solar.

Konsumsi Solar dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata 6%. Adapun, konsumsi Premium meningkat rata-rata 8% per tahun. Bahkan, pada 2011 peningkatan konsumsi Premium nasional mencapai 11%, dan merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Pada tahun ini, seiring dengan mulai bergeraknya program pemerataan persebaran investasi dan industri ke beberapa daerah di luar Jawa melalui program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), beberapa daerah provinsi ataupun kabupaten/kota di luar Jawa konsumsi BBM tumbuh hingga 25%. Dengan demikian, pertumbuhan kebutuhan BBM, khususnya untuk transportasi darat merupakan sebuah realita sebagai dampak dari kemajuan perekonomian nasional.

Di sisi lain, apabila dicermati dalam 5 tahun terakhir realisasi konsumsi BBM bersubsidi cenderung di atas kuota. Tahun 2006 adalah terakhir kali di mana realisasi konsumsi BBM bersubsidi berada di bawah kuota yang ditetapkan. Tahun lalu, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,7 juta KL atau 3% di atas kuota yang ditetapkan sebesar 40,4 juta KL. Namun, kuota BBM bersubsidi tahun ini sempat hanya ditetapkan sebesar 40 juta KL atau lebih kecil dari realisasi tahun sebelumnya.

Apabila kuota BBM bersubsidi pada saat itu tidak ditambah, terlebih setelah beberapa program pengendalian yang direncanakan pemerintah tidak sepenuhnya berhasil, sama artinya dengan menafikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Sampai pada akhirnya, pemerintah dan DPR menetapkan tambahan kuota menjadi 44,04 juta KL pada September 2012, di mana 43,88 juta KL di antaranya menjadi tanggung jawab Pertamina. Tambahan angka kuota BBM tersebut sebenarnya berada di bawah proyeksi Pertamina yang telah disampaikan pada saat penetapan asumsi APBN 2012, yaitu 45,24 juta KL.

Berdasarkan rapat evaluasi pernyaluran BBM bersubsidi pada Oktober dan November 2012, yang dikoordinasikan oleh Kantor Wakil Presiden dan diikuti oleh menteri-menteri terkait, pemerintah melihat perlunya melakukan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi agar kuota tidak terlampaui. Dari beberapa pilihan pengendalian, pemerintah menugaskan Pertamina untuk melakukan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi dengan kitir, yaitu penjatahan secara proporsional di setiap provinsi sesuai dengan sisa kuota di bagi jumlah hari tersisa hingga akhir tahun.

Mengacu pada surat BPH Migas No. 943/07/Ka BPH/2012 tertanggal 7 November 2012 perihal Pengendalian Distribusi Sisa Kuota BBM Bersubsidi 2012, Pertamina mulai melakukan pengendalian dengan kitir per tanggal 19 November 2012 dengan pemotongan jatah harian di seluruh SPBU dan penyalur lainnya yang bervariasi tingkat persentasenya antara 1% hingga 35% sesuai dengan kuota yang tersisa di daerah terkait. Berdasarkan data per 23 November 2012, selama dilakukan kitir telah terjadi penghematan rata-rata sebesar 13% dari proyeksi penyaluran normal dalam periode tersebut untuk Solar, dan 10% untuk Premium .

Selama dilakukan pengitiran dalam sepekan terakhir, terjadi fenomena antrean panjang di SPBU di berbagai daerah, seperti Batam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, Lampung, Tarakan, Palangkaraya, Pontianak, Kutai Barat, Purwakarta, Masalembu, Surabaya, Sidoarjo, Atambua, Flores, Kupang, dan beberapa daerah lainnya. Sebenarnya, Pertamina telah menyiapkan BBM non subsidi di semua wilayah di Indonesia sebagai alternative bagi masyarakat. Akan tetapi, antrean terus terjadi karena masyarakat tetap ingin membeli BBM bersubsidi, bahkan sampai bermalam kendati BBM non subsidi masih tersedia. Hal ini juga menunjukkan fakta bahwa masyarakat belum sepenuhnya siap membeli harga keekonomian apabila pada saat yang sama masih ada BBM bersubsidi.

Di beberapa daerah, antrean telah menimbulkan ketegangan. Potensi antrean dapat terjadi di daerah-daerah lain dan dapat berpotensi menciptakan konflik horizontal, sebagaimana telah terjadi di Kutai Barat.

Dengan fakta lapangan tersebut, dan sebagai rasa tanggung jawab Pertamina untuk ikut menjaga stabilitas keamanan nasional, terhitung mulai tanggal 25 November 2012 Pertamina memutuskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi secara normal sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Sampai dengan 24 November 2012, realisasi penyaluran Premium mencapai 25,2 juta KL dan Solar sebanyak 12,9 juta KL. Dengan normalisasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut diperkirakan kuota BBM bersubsidi akan terlampaui masing-masing sekitar 450.000 KL Premium dan 800.000 KL Solar. Pada dasarnya, Pertamina selalu mengikuti penugasan dan arahan pemerintah dalam hal penyaluran BBM bersubsidi. Dalam hal ini, Pertamina selalu berkonsultasi dengan pemerintah c.q Kementerian ESDM dan BPH Migas sebagai pemberi tugas.

Konsultasi juga terus dilakukan terkait dengan rencana BPH Migas untuk melaksanakan Gerakan Nasional Hari Tanpa Premium Bersubsidi yang akan dilaksanakan pada 2 Desember 2012 di mana Pertamina mendapatkan tugas untuk melaksanakan gerakan tersebut. Potensi penghematan dari gerakan ini adalah sekitar 15.000 KL dengan nilai penghematan Rp75 miliar. Namun, sejauh ini Pertamina belum mendapatkan surat resmi penugasan terkait dengan Gerakan Nasional tersebut dari BPH Migas.

Sebagai antisipasi sambil menunggu surat resmi dari BPH Migas, Pertamina telah mulai mensosialisasikan kepada Himpunan Wiraswasta Migas Nasional (HISWANA MIGAS) bahwa pada tanggal tersebut, mulai pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB SPBU-SPBU yang beroperasi di Jawa Bali dan dan 5 kota besar lainnya di luar Jawa, yaitu Medan, Batam, Palembang, Balikpapan dan Makasar tidak melayani penjualan bensin bersubsidi dan menyiapkan alternatif bensin non subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Plus. Masyarakat tidak perlu khawatir karena SPBU tetap akan beroperasi dan BBM cukup tersedia. (sumber ESDM_PRESSCENTER@YAHOOGROUPS.COM)

Fact sheet

*Kuota BBM Bersubsidi 2012 Disalurkan Pertamina untuk sektor transportasi
Premium : 27,7 juta KL
Solar : 13,6 juta KL


*Realisasi penyaluran BBM Bersubsidi hingga 24 November 2012
Premium : 25,2 juta KL
Solar : 12,9 juta KL


*Efisiensi dari kebijakan pengendalian pasokan (kitir)
Premium : 10% dari rata-rata konsumsi normal
Solar : 13% dari rata-rata konsumsi normal

*Rata-rata penyaluran harian (normal)
Premium : 80.000 KL per hari
Solar : 42.900 KL per hari


*Potensi kelebihan kuota BBM bersubsidi pasca normalisasi pasokan
Premium : 450.000 KL
Solar : 800.000 KL