MENGUBAH ANGGAPAN BALIKPAPAN KOTA MAHAL

Harga kebutuhan pangan yang terus bergejolak menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bisa mengendalikannya. di balikpapan terdata 11 komoditas yang memiliki disparitas atau kesenjangan harga terlalu tinggi sehingga merugikan konsumen. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Balikpapan pun dibentuk dalam rangka menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi daerah. TPID balikpapan merupakan penjabaran kesepakatan antara kantor perwakilan bank indonesia balikpapan dengan pemerintah kota. yang akan mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan bahan pangan dan meminimalkan dampak kenaikan harga. Salah satu program yang akan digagas adalah pembentukan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS). melalui sistem ini masyarakat bisa mengakses informasi mengenai harga terkini komoditas pangan baik melalui website ataupun pengiriman pesan singkat atau sms. Jawa timur sendiri telah lebih dahulu membentuk pusat informasi harga dengan nama sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok (SISKAPERBAPO). Sehingga TPID Balikpapan dengan mengajak saya dan beberapa rekan media lainnya pun melakukan studi banding ke Jawa Timur pada akhir Juni 2013 lalu. ================================ Sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok atau biasa disingkat SISKAPERBAPO di jawa timur telah dibentuk sejak tahun 2010. Kepala DISPERINDAG Provinsi Jawa Timur Budi Setiawan menjelaskan, di jawa timur terdapat 135 pasar. Namun dalam SISKAPERBAPO memuat sekisar 19 komoditi yang berasal dari 38 pasar yang mewakili 29 kabupaten dan 9 kota di jawa timur. Secara teknis budi merincikan setiap pagi pihaknya menugaskan dua tenaga outsor ditiap pasar untuk survei harga, kemudian data dimasukan dalam sistem setiap pukul 9 hingga 10 pagi. Data yang telah masuk ke laman SISKAPERBAPO itu selanjutnya dapat diakses masyarakat, baik melalui laman resmi ataupun pesan singkat. Dengan adanya SISKAPERBAPO, lanjut budi, pihaknya bisa melakukan tindakan ketika harga naik, disamping juga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui harga barang yang ada dipasar. “Kami pemerintah provinsi jawa timur berupaya mengendalikan harga antar kabupaten kota di jawa timur supaya selisih harga masing masing wilayah tidak terlalu tinggi. Intinya kurangi disparitas harga,” kata Budi. Budi juga mengungkapkan, intervensi yang dilakukan pemerintah jika terjadi gejolak harga adalah dengan melakukan operasi pasar. selain itu, langkah bijak lain yang ditempuh adalah memberikan subsidi ongkos angkut kepada distributor ketika ada indikasi terjadi kenaikan harga, seperti kenaikan harga bbm dan menjelas hari besar keagamaan. “Jadi bantuan operasional ongkos angkut itu memang kita berikan, ketika ada mau kenaikan BBM, ketika mau puasa dan lebaran, ketika mau natal dan tahun baru, itu kita berikan. Kita ga boleh memberikan bantuan terus menerus. Kita membentuk tim, baru ada anggaran itu,” ungkapnya. Pemimpin kantor bank indonesia balikpapan tutuk sh cahyono memastikan pusat informasi harga akan mempermudah masyarakat baik produsen dan konsumen untuk mengetahui harga terkini sejumlah komoditas pangan di pasar. ia juga menegaskan upaya tersebut harus dilakukan guna membenahi sistem tata niaga yang selama ini menjadi faktor utama tingginya inflasi di balikpapan. Ia pun berencana untuk mensinergikan sistem informasi tersebut di tiga kota di kaltim yaitu balikpapan, samarinda dan tarakan serta jawa timur yang merupakan daerah pemasok terbesar untuk wilayah balikpapan. “Kita ingin membangun kerjasama yang lebih baik. Karena memang pangan di balikpapan sebagian besar di pasok dari Jawa Timur. Jadi ketika kita bisa dapat informasi dan kerjasama, maka kita juga bisa lebih baik dalam mengendalikan inflasi kita. Dan, kita juga ingin membangun pusat informasi yang kalau bisa lebih baik lagi kedepan,” tutur Tutuk. Masih terkait dengan program TPID Balikpapan, pemkot juga mengganggarkan 400 juta rupiah dalam apbd perubahan untuk pengadaan layar informasi sebesar 5 x 10 meter sebanyak dua buah. Kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kota balikpapan suryanto, menjelaskan layar informasi itu akan ditempatkan di dua pasar tradisional, agar masyarakat bisa tahu berapa harga komoditas yang dipantau di pasar. “ Selama ini memang masih banyak permainan harga di pasaran. Saya pribadi menilai pembentukan pusat informasi harga ini juga baik. Kami tinggal menganggarkannya saja,” tukas Suryanto. Dalam kesempatan itu, TPID balikpapan juga menyambangi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di RT 4 Rejomulyo Kecamatan Kota, Kediri, yang telah menerapkan KRPL sejak 2011 lalu. Di balikpapan sendiri KRPL baru di launching pada mei 2013 lalu, sehingga dinilai perlu untuk mendalami sistem pengelolaan, permasalahan sekaligus solusi yang dihadapi.

Penyuluh pendamping KRPL Yulianto menuturkan, sebagai kawasan percontohan, pada tahun 2011 pihaknya mendapat hibah dari gubernur jatim berupa rangkaian penunjang KPRL. Diantaranya polibak, terpal, bibit tanaman, bibit lele dan ayam kampung. Diakui Yulianto cukup sulit membangkitkan animo warga. sehingga pihaknya terus memberikan semangat dan contoh fasilitasi teknologi pertanian agar warga tidak jenuh untuk terus menanam. kiat tumbuhkan kesadaran sungkan pun dilakukan, dan hasilnya sedikitnya 40 an rumah di RT 4 Rejomulyo sudah memiliki KRPL0 dan bahkan meluas hingga 30 rumah di rt sebelah. Yulianto sendiri menilai, program KRPL di kalimantan akan sukses jika dijalankan dengan sunguh-sungguh. Mengingat kalimantan masih terdapat hutan sehingga tanahnya masih alami. “Tanah sana kan subur masih alami ga seperti di jawa. Karena disana masih hutan,” ujar Yulianto sembari menambahkan pihaknya harus berjuang keras untuk membangkitkan animo warga terhadap program KRPL ini. Masih di kediri, rombongan TPID balikpapan menyambangi desa puh jarak kecamatan plemahan, yang ternyata telah menerapkan pola KRPL sejak 2010 secara swadaya.

Kepala Desa Puhjarak Sugiyo mengatakan, mayoritas warganya adalah bekerja sebagai petani, sehingga tidak terlalu sulit untuk mendorong terbentuknya kelembagaan kelompok budidaya. Menurut Sugiyo sebagian besar petani palawija dikawasannya telah beralih menjadi peternah lele ataupun petani sayuran, yang mana setelahnya ternyata pendapatan perkapita per bulan para petani tersebut tumbuh antara 300 hingga 500 ribu rupiah. Sugiyo juga mengaku di awal masih menemui sejumlah kendala seperti teknis, perilaku masyarakat dan pendanaan kegiatan. Namun seiring dengan adanya program KRPL oleh pemerintah, pihaknya pun mendapat bantuan simultan dari dinas pertanian provinsi dan juga dalam waktu dekat akan bekerjasama dan bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. “Alhamdulillah petani kita pendapatannya tinggi. Yang dulu petani palawija sekarang beralih ke ternak lele. Jadi kalau kalkulasinya paling tidak dari pendapatan hasil perkapita per bulan naiknya kurang lebih 500 an,” ujar Sugiyo lantas tersenyum. Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Balikpapan Chaidar Chairulsyah mengungkapkan, kebutuhan pokok di balikpapan 95 persennya berasal dari luar daerah, salah satunya jawa timur. Sehingga ia sangat mendukung program rumah pangan lestari, dengan menganggarkan 214 juta rupiah dalam APBD Perubahan 2013. Anggaran itu nantinya dimanfaatkan untuk pengadaan bibit serta kelengkapan persemaian benih, dan diberikan secara stimulan bagi masyarakat. Dalam studi banding ini, lanjut chaidar, pihaknya akan mengadopsi beberapa jenis komoditas yang bisa ditanam di balikpapan. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Balikpapan, yang selama ini memiliki program penanaman di lahan pekarangan. “Kita membuka peluang untuk bekerjasama dengan pkk kota, karena mereka sendiri punya pekarangan untuk itu. Kita akan sosialisasikan terus program pangan lestari ini. Misalnya menanam terong, cabai, kangkung dan sayuran lainnya yang mudah ditanam di pekarangan,” imbuhnya. Sejatinya, inflasi memang harus ditekan dan harga- harga khususnya komoditi pangan tetap bisa dikendalikan. ini lah yang menjadi tugas TPID Balikpapan agar serius membuat terobosan terobosan sehingga mampu mengubah image balikpapan sebagai kota mahal. Jika image balikpapan sebagai kota mahal sudah hilang, maka dampak harga di pasaran pun sedikit demi sedikit secara sistemik akan turun. Dan bagi konsumen, akan berdampak pada terjangkaunya harga barang yang ada di pasaran. (*)